Tugas dan Fungsi

BAB IX

DINAS SOSIAL

 

Bagian Kesatu

Kedudukan

 

Pasal 190

 

  • Dinas Sosial merupakan unsur  pelaksana urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
  • Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 191

 

  • Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, membawahi:
  3. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
  4. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  5. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahi:
  6. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial;
  7. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Keperintisan Nilai-Nilai Kepahlawanan; dan
  8. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  9. Bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahi:
  10. Seksi Pelayanan Jaminan Rehabilitasi Sosial;
  11. Seksi Bencana Alam;dan
  12. Seksi Bencana Sosial.
  13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  14. Kelompok Jabatan Fungsional.
    • Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

 

Pasal 192

 

  • Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan kebijakan dibidang sosial;
    2. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
    4. pelaksanaan administrasi dibidang sosial; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Keempat

Sekretariat

 

Pasal 193

 

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 194

 

 

  • Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  1. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial;
  2. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Sosial;
  3. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  5. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Sosial;
  6. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  7. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial;
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal 195

 

Sekretariat, membawahi:

  1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
  2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

 

Pasal 196

 

  • Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a, mempunyai tugas  menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan aset serta pelaporan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial;
  2. penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
  3. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  5. penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
  6. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial;
  7. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset;
  8. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi kegiatan sosial;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  10. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal 197

 

  • Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  2. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  3. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  4. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
  5. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
  6. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
  7. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan    
  1. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

 

Pasal 198

 

  • Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
  2. pemberian petunjuk teknis dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
  4. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
  6. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

Pasal 199

 

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahi:

  1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial;
  2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Keperintisan Nilai-Nilai Kepahlawanan; dan
  3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial.

 

Pasal 200

 

  • Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengembangan kelembagaan sosial.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan kelembagaan sosial;
    2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan kelembagaan sosial;
    3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan kelembagaan sosial;
    4. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial dengan SKPD terkait;
    5. penyiapan bahan pengaturan usaha kesejahteraan sosial baik oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat;
    6. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin pendaftaran pendirian lembaga sosial;

 

 

  1. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga sosial baik tingkat Kabupaten maupun kecamatan;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan kelembagaan sosial;
  3. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kelembagaan sosial;
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  5. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal 201

 

  • Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Keperintisan Nilai-Nilai Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan keluarga dan keperintisan nilai-nilai kepahlawanan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Keperintisan Nilai-Nilai Kepahlawanan menyelenggarakan fungsi;
  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan keluarga dan keperintisan nilai-nilai kepahlawanan;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemberdayaan keluarga dan keperintisan nilai-nilai kepahlawanan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan keluarga dan keperintisan nilai-nilai kepahlawanan;
  4. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan, pengawasan serta mengkoordinasikan kegiatan antar lintas sektoral tingkat Kabupaten/ provinsi/pusat;
  5. penyiapan bahan pembinaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, serta nilai kesetiakawanan sosial;
  6. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pemberdayaan keluarga dan keperintisan nilai-nilai kepahlawanan;
  7. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP);
  8. penyiapan bahan rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan gelar perintis kemerdekaan;
  9. penyiapan bahan rekomendasi atas usul janda pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
  10. penyiapan bahan penyelenggaraan perayaan hari pahlawan dan kesetiakawanan nasional;
  11. penyiapan bahan pengusulan dan memberikan rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial dan memberikan penghargaan bidang sosial;
  12. penyiapan bahan pengembangan dan mendayagunakan organisasi sosial serta menggali dan mendayagunakan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
  13. penyiapan bahan koordinasi program pemberdayaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  14. penyiapan bahan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  15. penyiapan bahan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk menetapkan akreditasi dan sertifikasi pemberdayaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  16. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan keluarga dan keperintisan nilai-nilai kepahlawanan;
  17. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan keluarga dan keperintisan nilai-nilai kepahlawanan;
  18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  19. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal 202

 

  • Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejateraan sosial.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejateraan sosial;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejateraan sosial;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejateraan sosial;
  4. penyiapan bahan penetapan kebijakan tentang komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
  1. penyiapan bahan kerjasama pemerintah dan kerjasama non pemerintah dalam penanganan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
  2. penyiapan bahan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pemberdayaan dan pengembangan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
  3. penyiapan bahan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi pemberdayaan dan pengembangan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan dan pengembangan komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
  1. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejateraan sosial;
  2. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejateraan sosial;
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  4. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial

 

Pasal 203

 

  • Bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial;
  2. pemberian petunjuk teknis dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial;
  4. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial;
  6. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi dan bantuan sosial;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 

Pasal 204

 

Bidang Pelayanan Jaminan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahi:

  1. Seksi Pelayanan Jaminan Rehabilitasi Sosial;
  2. Seksi Bencana Alam; dan
  3. Seksi Bencana Sosial.

 

 

Pasal 205

 

  • Seksi Pelayanan Jaminan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi sosial.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Jaminan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi sosial;
    2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi sosial;
    3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi sosial;
    4. penyiapan bahan pertimbangan teknis operasional serta menyiapkan data dalam rangka pembinaan, pelayanan anak yang mengalami masalah sosial, panti asuhan dan lanjut usia, penyandang cacat dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
    5. penyiapan bahan kerjasama Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan anak dan lanjut usia;
    6. penyiapan bahan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
    7. penyiapan bahan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan balita;
    8. penyiapan bahan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial usia lanjut, anak nakal dan anak terlantar;
    9. penyiapan bahan pembuatan surat izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
  1. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi sosial;
  2. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan jaminan rehabilitasi sosial;
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  4. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal 206

 

  • Seksi Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang bencana alam.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang bencana alam;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang bencana alam;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang bencana alam;
  1. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan bantuan sosial korban bencana alam;
  2. penyiapan bahan dan data serta melakukan analisa tehadap pelaksanaan bantuan korban bencana alam;
  3. penyiapan bahan sarana dan prasarana sosial bagi korban bencana alam;
  4. penyiapan bahan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi bantuan korban bencana dan penanggulangan bencana alam;
  5. penyiapan bahan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi bantuan korban bencana dan penanggulangan bencana alam;
  1. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bencana alam;
  2. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang bencana alam;
  3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  4. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Pasal 207

 

  • Seksi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang bencana sosial.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang bencana sosial;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang bencana sosial;
  3. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial;
  4. penyiapan bantuan logistik berupa bahan dan data dalam melakukan analisa tehadap pelaksanaan bantuan korban bencana sosial;
  5. penyiapan sarana dan prasarana sosial bagi korban bencana sosial dan pasca bencana soaial;
  6. penyiapan bahan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi bantuan korban bencana sosial dan penanggulangan bencana sosial;
  7. penyiapan bahan bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi konsultasi dan fasilitasi program bantuan korban bencana sosial dan penanggulangan bencana sosial;
  8. penyiapan pembinaan dan fasilitasi penyaluran bantuan sosial;
  9. pelaksanaan jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
  10. pelaksanaan proses rekomendasi bantuan jaminan sosial;
  11. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dana bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
  12. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bencana sosial;
  13. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bencana sosial;
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  15. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

Hubungi Kami

Jalan Trans Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota,Kabupaten sigi Sulawesi Tengah

Statistik Pengunjung
002616
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan Ini
Seluruhnya
17
30
119
518
2616
IP Anda: 3.237.205.144
2021-01-23 11:15